sepenggal puisi

dikala matahari tak bersinar
bintang dan bulan tak lagi menerangi kegelapan malam
dan tak ada lagi tanda kehidupan
mungkin hanya cinta
dan kasih sayang yang akan tampak
dan terlihat di muka bumi ini

creatde bya : widodo

Penanaman Modal Dalam Negeri

1.      Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri Adalah Kegiatan Menanam Modal Untuk Melakukan Usaha Di Wilayah Negara Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh Penanam Modal Dalam Negeri Dengan Menggunakan Modal Dalam Negeri.

Ketentuan Mengenai Penanaman Modal Diatur Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 Tentang Penanaman Modal

Penanam Modal Negeri Dapat Dilakukan Oleh Perseorangan Warga Negara Negeri, Badan Usaha Negeri, Dan/Atau Pemerintah Negeri Yang Melakukan Penanaman Modal Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan Usaha Usaha Atau Jenis Usaha Terbuka Bagi Kegiatan Penanaman Modal, Kecuali Bidang Usaha Atau Jenis Usaha Yang Dinyatakan Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Dan Batasan Kepemilikan Modal Negeri Atas Bidang Usaha Perusahaan Diatur Didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Perusahaan Penanaman Modal Negeri Mendapatkan Fasilitas Dalam Bentuk :

-       Pajak Penghasilan Melalui Pengurangan Penghasilan Netto Sampai Tingkat Tertentu Terhadap Jumlah Penanaman Modal Yang Dilakukan Dalam Waktu Tertentu;

-       Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal, Mesin, Atau Peralatan Untuk Keperluan Produksi Yang Belum Dapat Diproduksi Di Dalam Negeri;

-       Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi Untuk Jangka Waktu Tertentu Dan Persyaratan Tertentu;

-       Pembebasan Atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Modal Atau Mesin Atau Peralatan Untuk Keperluan Produksi Yang Belum Dapat Diproduksi Di Dalam Negeri Selama Jangka Waktu Tertentu;

-       Penyusutan Atau Amortisasi Yang Dipercepat; Dan

-       Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Khususnya Untuk Bidang Usaha Tertentu, Pada Wilayah Atau Daerah Atau Kawasan Tertentu.

Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Negeri Yang Mendapatkan Fasilitas Antara Lain :

-       Menyerap Banyak Tenaga Kerja

-       Termasuk Skala Prioritas Tinggi

-       Termasuk Pembangunan Infrastruktur

-       Melakukan Alih Teknologi

-       Melakukan Industri Pionir

-       Berada Di Daerah Terpencil, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Atau Daerah Lain Yang Dianggap Perlu

-       Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

-       Melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Inovasi

-       Bermitra Dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Atau Koperasi

-       Industri Yang Menggunakan Barang Modal Atau Mesin Atau Peralatan Yang Diproduksi Didalam Negeri.

2.      Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing Adalah Kegiatan Menanam Modal Untuk Melakukan Usaha Di Wilayah Negara Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh Penanam Modal Asing, Baik Yang Menggunakan Modal Asing Sepenuhnya Maupun Yang Berpatungan Dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

Ketentuan Mengenai Penanaman Modal Diatur Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 Tentang Penanaman Modal

Penanam Modal Asing Dapat Dilakukan Oleh Perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Dan/Atau Pemerintah Asing Yang Melakukan Penanaman Modal Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan Usaha Usaha Atau Jenis Usaha Terbuka Bagi Kegiatan Penanaman Modal, Kecuali Bidang Usaha Atau Jenis Usaha Yang Dinyatakan Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Dan Batasan Kepemilikan Modal Asing Atas Bidang Usaha Perusahaan Diatur Didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Perusahaan Penanaman Modal Asing Mendapatkan Fasilitas Dalam Bentuk :

-       Pajak Penghasilan Melalui Pengurangan Penghasilan Netto Sampai Tingkat Tertentu Terhadap Jumlah Penanaman Modal Yang Dilakukan Dalam Waktu Tertentu

-       Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal, Mesin, Atau Peralatan Untuk Keperluan Produksi Yang Belum Dapat Diproduksi Di Dalam Negeri

-       Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi Untuk Jangka Waktu Tertentu Dan Persyaratan Tertentu

-       Pembebasan Atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Modal Atau Mesin Atau Peralatan Untuk Keperluan Produksi Yang Belum Dapat Diproduksi Di Dalam Negeri Selama Jangka Waktu Tertentu

-       Penyusutan Atau Amortisasi Yang Dipercepat

-       Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Khususnya Untuk Bidang Usaha Tertentu, Pada Wilayah Atau Daerah Atau Kawasan Tertentu.

Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Asing Yang Mendapatkan Fasilitas Antara Lain :

-       Menyerap Banyak Tenaga Kerja

-       Termasuk Skala Prioritas Tinggi

-       Termasuk Pembangunan Infrastruktur

-       Melakukan Alih Teknologi

-       Melakukan Industri Pionir

-       Berada Di Daerah Terpencil, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Atau Daerah Lain Yang Dianggap Perlu

-       Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

-       Melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Inovasi

-       Bermitra Dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Atau Koperasi

-       Industri Yang Menggunakan Barang Modal Atau Mesin Atau Peralatan Yang Diproduksi Didalam Negeri.

Investasi

1.     1.  Investasi

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru).

Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

2.    2.  Peranan modal dalam meningkatkan PNB (Pendapatan Nasional Bruto)

Peranan modal dalam meningkatkan PNB adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama.

Selain itu, penanaman modal juga berperan sebagai sarana untuk mengukur  pembangunan suatu Negara  dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional  dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian, mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya, serta membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penanaman modal tersebut sangat berperan penting dalam meningkatkan PNB karena semakin besar investasi yang dilakukan di suatu Negara maka tingkat PNB Negara tersebut juga akan semakin baik yang menggambarkan semakin baik pula tingkat kesehatan ekonomi suatu negara.

Inflasi dan Penangguran

Inflasi dan Penangguran

Pendahuluan

Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi pokok
permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angka pertumbuhan positif
dan bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi adalah indikator
pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum, yang secara bersamaan
juga berkaitan dengan kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas
harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya
kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya
berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. Inflasi juga
sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari masyaraka.
Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil. Inflasi
sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan
kenaikan upah riil. Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah
pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di
negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali
dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan
pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan
dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Masalah
pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang
namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun masalah pengangguran di
negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara
berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya business cycle dan
bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk,
ataupun masalah sosial politik di negara tersebut. Melalui artikel inilah
saya mencoba untuk mengangkat masalah pengangguran dengan segala dampaknya
di Indonesia yang menurut pengamatan saya sudah semakin memprihatinkan
terutama ketika negara kita terkena imbas dari krisis ekonomi sejak tahun
1997 .

Rumusan masalah

v  Apa pengertian inflasi ?

v  Apa penyebab inflasi ?

v  Berdasarkan apa penggolongan inflasi ?

v  Apa dampak positive dan negative inflasi ?

v  Bagaimana cara mengatasi inflasi ?

v  Apa peran bank sentral ?

v  Apa Pengertian pengangguran ?

v  Apa penyebab pengangguran ?

v  Jenis - jenis pengangguran ?

v  Apa dampak dari penangguran ?

v  Bagai mana cara mengatasi pengangguran ?

v  Bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran?

Tujuan penulisan

v  Mengetahui pengertian inflasi

v  Mengetahui penyebab inflasi

v  Mengetahui penggolongan inflasi

v  Mengetahui dampak negative dan positive dari inflasi

v  Mengetahui cara mengatasi inflasi

v  Mengetahui peran bank sentral

v  Mengetahui Pengertian pengangguran

v  Mengetahui penyebab pengangguran

v  Mengetahui jenis – jenis pengangguran

v  Mengetahui dampak dari pengangguran

v  Mengetahui cara mengatasi pengangguran

v  Mengetahui hubungan antara inflasi dan pengangguran

Pengertian inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk menaik secara umum dan terus menerus atau juga dapat dikatakan suatu gejala terus naiknya harga-harga barang dan berbagai faktor produksi umum,secara terus-menerus dalam periode tertentu.Perlu diingat bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi.

Penyebab inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas, uang, alat tukar) dan yang kedua adalah desakan  produksi dan  distribusi ,  Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah seperti perpajakan, pungutan, insentif, disinsentif, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi.  Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi ''full employment'' dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru

 Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran.

 Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :

kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Penggolongan inflasi

1.      Berdasarkan Parah Tidaknya Inflasi

-          Inflasi Ringan (Di bawah 10% setahun)

-          Inflasi Sedang (antara 10-30% setahun)

-          Inflasi Berat ( antara 50-100% setahun)

-          Hiper Inflasi (di atas 100% setahun)

2.      Berdasar asal dari inflasi

-          Domestic Inflatuon, Inflasi yang berasal dari dalam negeri

-          Imported Inflation, Inflasi yang berasal dari luar negeri

Dampak dari inflasi

Dampak Postitif Inflasi

Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.

 Orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.

Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).

Dampak Negatif Inflasi

Pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. 

Cara  Mengatasi inflasi

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal.

Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:

• Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

• Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.

• Peningkatan cash ratio:Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:

• Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.

• Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3. Kebijakan Non Moneter

Kebijakan nom moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:

• Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.

• Menekan tingkat upah.
tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

• Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.

• Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

• Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:

·        Penurunan nilai uang

·        Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.

• Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

• Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.

• Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

Peran Bank Sentral

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen  salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal dicerminkan oleh tingkat inflasi maupun eksternal kurs. Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

Pengertian pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak

Penyebab pengangguran

Faktor internal antara lain :
- tingkat pendidikan yg rendah atau dibawah standar yg rata2 dibutuhkan.
- jenis pekerjaan yg ada tdk sesuai minat/cita2.

Faktor eksternal :
- kurang/tdk adanya lapangan pekerjaan.
- lapangan pekerjaan yg tersedia tdk sesuai dgn ijazah dan keahlian. 

Jenis – jenis pengangguran

A.      Berdasarkan jam kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

a.   Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

b.   Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

C .  pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

B.      Berdasarkan penyebab terjadinya

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:

a.      Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

b.      Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)

Pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

c.       Pengangguran struktural (structural unemployment)

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

-          Akibat permintaan berkurang

-          Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

-          Akibat kebijakan pemerintah

        

d.      Pengangguran musiman(seasonal Unemployment)

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti [[petani]] yang menanti musim tanam, [[pedagang]] durian yang menanti musim [[durian]].

e.      Pengangguran siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

f.        Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

g.      Pengangguran siklus

Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerate demand).

Dampak dari pengangguran

a.      Penurunan permintaan.

b.      Penurunan penawaran.

c.       Penurunan tingkat upah.

d.      Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

e.      Penurunan tingkat investasi.

f.        Penurunan penerimaan pajak.

g.      Munculnya sektor informal.

h.      Menimbulkan masalah sosial.

i.        Penurunan potensi dan produktivitas individu.

Cara mengatasi pengangguran

a.       Memperluas kesempatan kerja
perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:
1. meningkatkan kegiatan produksi
2. meningkatkan investasi
3. meningkatkan proyek pekerjaan umum.

4. mendorong kegiatan wirausaha
5. meningkatkan program padat karya
6. meningkatkan kegiatan ekspor impor.

b.      Menurunkan jumlah angkatan kerja
pengangguran antara lain disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang terlalu cepat. Untuk mengurangi pertumbuhan angkatan kerja tersebut dilakukan dengan program keluarga berencana (KB) dan menetapkan batas usia minimal pernikahan.

c.       Peningkatan kualitas tenaga kerja
kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberi subsidi kesehatan, layanan kesehatan masyarakat, membangun rumah sakit, pengadaan dokter dan obat, perbaikan lingkungan, serta menjamin keselamatan kerja. Sementara itu tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara program pendidikan dasar, memperbaiki gedung sekolah, pengadaan kursus dan balai latihan kerja, seminar, dan magang

Kebijakan fiskal

1.      Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan Negara atau belanja Negara dengan tujuan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

v     Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi.

Pola persebaran sumber daya.

v     Distribusi pendapatan

a.   Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi kebijakan fiscal adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

b.   Macam-macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiscal terbagi atas dua macam, yaitu:

c.    Kebijakan fiscal stabilisator otomatis.

Adalah kebijakan sebagai alat stabilisasi kegiatan ekonomi, peralatan tersebut adalah pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.

         Kebijakan ini terbagi dua:

         • Perubahan penerimaan pajak otomatis.

         • Tunjangan pengangguran dan pembayaran transfer.

d.   Kebijakan fiscal diskresioner.

Adalah kebijakan fiscal yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang di hadapi  dan  langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran/pemungutan pajak.

Kebijakan tersebut bertujuan: mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi, dengan tingkat kesempatan kerja tinggi.

2. Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.

Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.

Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.

Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment).

Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).

Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian. Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi.

Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow.

Kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian

Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).

Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah, dan dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.

Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.